Trilogi Pembangunan Orde Baru: Pengertian, Kebijakan, dan Dampak
Peran politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah berkali-kali mengalami masa pasang surut dari waktu ke waktu. Politik memiliki banyak makna, salah satu makna tersebut dikemukakan Coser et al. (1987): “Politics as process of deciding ‘who gets what, when, and how’”.
Politisi yang terdiri dari legislatif dan eksekutif inilah yang mengamalkan proses tersebut.
Politisi yang menerapkannya sebenarnya memiliki maksud ingin memiliki kekuasaan.
Di masa tertentu, politik merupakan panglima perang, tetapi di masa tertentu pula politik dilupakan.
Awal mulanya politik merupakan sebuah cara dalam mencapai kemerdekaan. Politisi ingin mencapai kemerdekaan dengan cara mendirikan partai politik maupun mendirikan organisasi.
Politisi sebelum kemerdekaan banyak yang ditangkap dan ditahan atau bahkan diasingkan. Pada periode sebelum kemerdekaan politik dilandasi idealisme, semuanya berpusat kepada kemerdekaan. Kondisi seperti ini terus berlangsung hingga masa orde lama paruh kedua tahun 1960-an.
Bila ditinjau dari segi ekonomi penerimaan total maka yang diterima akan jauh lebih kecil dibandingkan biaya total yang harus dikeluarkan.
Biaya total meliputi materi, nyawa dan kesengsaraan yang diderita oleh keluarga politisi selama ia ditahan, diasingkan, atau bahkan ditinggal selamanya. Politisi mendapatkan kekuasaan setelah mereka diasingkan.
Pada era orde baru, ekonomi sebagai panglima pembangunan yang tercermin pada Trilogi Pembangunan.
Trilogi Pembangunan merupakan doktrin pembangunan yang isinya mengenai pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta pemerataan hasil pembangunan.
Di awal era orde baru pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai prioritas pembangunan, seluruh kegiatan harus selaras dengan pertumbuhan ekonomi.
Seluruh aspek politik dikontrol atas nama stabilitas nasional dengan melalui penyederhanaan partai politik dan bangunan ‘pseudo-democracy’ yang monoloyalitas Golkar dengan pilar jalur ABRI, Birokrasi, serta Golongan.
Politisi yang kritis akan dimarjinalkan, partai-partai disederhanakan, partai Islam didifusikan kedalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai Nasrani, Nasionalis didifusikan dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Keseluruhan politik didominasi oleh Golkar, sedangkan PPP dan PDI hanya sebagai pelengkap saja. Tahun 1984 semua organisasi baik sosial maupun politik dipaksa untuk menerima asas tunggal Pancasila menurut tafsir penguasa.
Pemerintah pusat sangat mendominasi. Masa Orde Baru pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah dibawahnya harus setuju dan menyesuaikan pemerintah pusat. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dikontrol penuh oleh pemerintah pusat.
Politisi yang kritis akan ditahan dengan tuduhan penghinaan kepala negara dan stabilitas nasional. Jika partai PPP dan PDI ingin berlaku kritis maka akan diintervensi oleh pemerintah melalui kongres luar biasa.
Kedua proses tersebut akan menghasilkan ketua umum boneka yang dapat dijadikan alat pemerintah. Kondisi ini menghasilkan keseimbangan yaitu politisi mencapai keuntungan normal.
Pengertian Trilogi Pembangunan Orde Baru
Kebijakan Trilogi Pembangunan Masa Orde Baru
1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Bermakna bahwa pembangunan itu harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah tanah air, serta hasil-hasilnya harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Adil dan merata mengandung arti bahwa setiap warga negara harus menerima hasil-hasil pembangunan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bagi yang mampu berperan lebih, harus menerima hasilnya sesuai dengan dharma baktinya kepada bangsa dan negara.
2) Pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi.
Memiliki
arti bahwa :
1. Pertumbuhan
ekonomi harus lebih tinggi dari angka laju pertumbuhan penduduk
2. Upaya mengejar
pertumbuhan ekonomi harus tetap memperhatikan keadilan dan pemerataan
3. Harus tetap
dijaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dengan bidang-bidang
pembangunan lainnya
3) Stabilitas
nasional yang sehat dan dinamis
Dimaksudkan
agar dalam pelaksanaan pembangunan itu :
1. Terdapat
kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, tentram,
tertib yang tercipta karena berlakunya aturan yang di sepakati bersama
2. Dalam
kondisi stabilitas nasional terdapat iklim yang mendorong berkembangnya
kreativitas masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.
Dalam
pelaksanaannya, Delapan Jalur Pemerataan muncul sebagai pedoman untuk
melaksanakan pembangunan nasional dalam Repelita Ill, dan sebagai penegasan
atas Trilogi Pembangunan yang memberi penekanan pada segi pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya yang mengarah kepada terwujudnya keadilan
sosial. Dalam pidatonya di depan sidang DPR pada tanggal 16 Agustus 1978
Presiden Soeharto menyatakan pemerataan dalam kebijakan sebagai berikut:
1. Pemerataan
pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan
perumahan.
2. Pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan
pembagian pendapatan.
4. Pemerataan
kesempatan kerja.
5. Pemerataan
kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan
kaum wanita.
6. Pemerataan
penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
7. Pemerataan
kesempatan berusaha.
8. Pemerataan
kesempatan memperoleh keadilan.
Langkah-langkah
pemerataan ini perlu segera diambil untuk menghindari semakin dalamnya jurang
pemisah antara si kayadan si miskin. Kebijaksanaan juga diambil
karenapembangunan nasional, knusus- nya ekonomi, telah menghasilkan peningkatan
yang menggembirakan. Meskipun pemerataan ditekankan, tidak berarti bahwa
unsur-unsur Trilogi Pembangunan yang lain tidak penting karena unsur Trilogi
itu tidak dapat dipisahkan.
Menurut
Emil Salim (1974:4) Pembangunan Indonesia selama masa Orde Baru bertopang pada
empat faktor kebijaksanaan utama, yaitu:
1. Kebijaksanaan
Ekonomi Makro
Mencangkup
anggaran yang berimbang, kebijakan moneter dan perbankan yang bersifat prudent
(hati-hati) dan kebijaksanaan perdagangan internasional dan neraca pembayaran
yang berorientasi kepada sektor ekspor sebagai faktor pendorong pembangunan.
2. Kebijaksanaan
perombakan struktur ekonomi
Mengubah
struktur ekonomi dari pengasil bahan mentah menjadi ekonomi industry pengahasil
barang jadi. Dampak dari hal tersebut adalah menghasilkan diverisifikasi
struktur masyarakat di Indonesia.
3. Kebijaksanaan
kependudukan
Terfokus
pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan harapan usia hidup
penduduk berkat peningkatan kesehatan penduduk serta menaikan tingkat
pendidikan agar mampu menanggapi perubahan struktur ekonomi.
4. Kebijaksanaan
stabilitas politik
Untuk menjamin iklim yang kondusif bagi pembangunan yang pada gilirannya diharapkan dapat menjaga stabilitas politik.
Dampak dan Kontroversi Trilogi Pembangunan
a. Pelaksanaan stabilitas
politik menghasilkan regulasi dimana diterbitkan sejumlah peraturan yang
mengakibatkan pengendalian pers dan pengendalian aksi mahasiswa.
b. Dalam hal procedural
diterbitkan undang-undang tentang organisasi masa dan undang-undang partai
politik pertumbuhan ekonomi menghasilkan penanaman modal asing yang
mengakibatkan utang luar negri.
c. Serbuan para insvestor
asing ini kemudian melambat ketika terjadi jatuhnya harga minyak dunia, yang
mana selanjutnya dirangsang ekstra melalui kebijakan regulasi (liberalisasi)
pada tahun 1983-1988. Tampa disadari, kebijakan penarikan insvestor yang sangat
liberal ini mengakibatkan undang-undang Indonesia yang mengatur arus modal
menjadi yang sangat liberal di lingkungan internasional.
Referensi:
Sri Hadi, mengenang prestasi ekonomi indonesia 1966-1990an. (Jakarta: penerbit Universitas Indonesia, 2006)
G. Dwipayan & Ramadhan KH, Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan saya, (jakarta: PT Citra Kharisma Bunda, 1989)
Hutauruk,M. 1985. Garis besar ilmu politik pelita keempat 1984-1989. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Kemenkeu. 1995. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1995.
Soetrisno. 1992. Kapita selekta ekonomi Indonesia (suatu studi). Yogyakarta: Andi offset.
Komentar
Posting Komentar